PENSARE - Sungguh lucu para pendukung Ahok atau budak politik mempersoalkan masalah rasis soal pencalonan Ahok jadi Gubernur DKI lagi. Secara fakta bagi orang yang mau berpikir, Ahok sama sekali tidak pantas jadi gubernur DKI Jakarta lagi berdasarkan fakta kinerja. Tak perlu Rasis, Kinerja Ahok terburuk dalam sejarah tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta.
Pelaksanaan APBD DKI Jakarta tahun 2014 adalah kinerja yang paling buruk dalam catatan perjalanan tata kelola pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Bukan hanya dalam sejarah pemerintahan provinsi DKI Jakarta tetapi juga terburuk dari seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. Ahok maupun Jokowi tidak punya kapasitas baik dalam memimpin daerah, bagaimanapun kesuksesan menempati posisi politik tidak lebih dari pencitraan berbusa. Lalu untuk apa orang seperti ini mencalonkan diri atau mendukung orang seperti menjadi gubernur lagi?
Serapan APBD DKI 2013 Rendah, Ahok: Dinas Sudah Nyerah
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2013, DKI Jakarta memperkirakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada tahun 2013 akan mencapai Rp7,59 triliun. Penyerapan APBD DKI hanya terealisasi sebesar Rp38,29 triliun, atau sebesar 82,21 persen dari target penyerapan anggaran belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp46,57 triliun (politikindonesia.com).
Serapan APBD DKI rendah tapi Dinas yang disalahkan Ahok, sebagai pemimpin Ahok yang merupakan wakil dari Jokowi semestinya memperlancar jalannya pembangunan di daerah yang dipimpinnya. Bersama Jokowi, Ahok tercatat mempunyai kinerja buruk dalam hal pengelolaan anggaran daerah dan pembangunan daerah dan terlihat tahun berikutya.
Serapan APBD DKI 2014 Paling Rendah Sepanjang Sejarah DKI Jakarta atau nomor 1 terendah di Indonesia, lebih rendah saat Indonesia mengalami krisis Moneter
Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2014 merupakan yang terendah sepanjang sejarah DKI Jakarta dan paling rendah seluruh Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"(Serapan anggaran) paling tinggi sampai akhir tahun mungkin 35-40 persen, saya optimistis bisa. Serapan anggaran ini paling rendah karena sebelumnya rata-rata serapan paling rendah itu 60 persen, pas krisis tahun 2000 juga sekitar itu serapannya," kata Heru, di Balaikota, Senin (17/11/2014).
Serapan APBD DKI 2015 Masih di Bawah 20% Nomor 2 terendah di Indonesia
Data yang dihimpun Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) menyebutkan, serapan belanja daerah hingga Juni. Serapan APBD paling rendah adalah, Provinsi Riau dengan serapan anggaran 13,3 persen, Jakarta 19,4 persen, Papua 21 persen, Jawa Barat 22,9 persen, Aceh 25 persen, Sumatera Selatan 25,1 persen, Banten 26,4 persen, Bangka Belitung 27,2 persen, Bali 27,3 persen, Papua Barat 28 persen, Maluku Utara 28,1 persen, Kepulauan Riau 29 persen, dan Lampung 29,2 persen (riauterkini.com).
Penyerapan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 masih di bawah 20% walaupun sudah memasuki semester II tahun ini. Dari nilai belanja daerah sebesar Rp63,65 triliun, saat ini DKI baru memakainya Rp12,22 triliun atau 19,21%.
Total keseluruhan nilai APBD DKI 2015 yaitu Rp69,28 triliun. Angka tersebut terdiri dari belanja daerah sebesar Rp63,65 triliun dan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp5,63 triliun.
"Per tanggal 29 Juli, penyerapan anggaran baru terealisasi sebesar 19,21%," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Kamis (30/7/2015).
Kesuksesan kerja Ahok hanya ada di dunia fantasi
Faktanya, Pertumbuhan Ekonomi turun 0,16%. Inflasi naik 0,95%. Gini Rasio meningkat 7,20%. Penduduk Miskin bertambah 3,72%. Akuntabilitas Kinerja Provinsi hanya 58,57 (hanya urutan 18 dari 34 Provinsi). Realisasi Pendapatan Daerah cuma 66,8% (urutan buncit dari semua provinsi). Penyerapan Anggaran hanya 59,32 % (terburuk se-Indonesia). Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): hanya 0,31 (nomor 1 dari bawah dari 34 provinsi se-Indonesia).