Untuk mengatasi kelangkaan daging sapi maka dicarilah kambing hitam
Inilah rezim jokowi untuk menutupi ketidakmampuan mengurus negeri ini apa perlu mencari kambing hitam untuk di salahkan alias untuk tempat cuci tangan. Selain itu seperti terkesan kepepet tergesa-gesa mencari dalil pembenaran yang lucu, dimana nanti heboh setelah terjadi kelangkaan dan melonjaknya harga daging sapi. Kenapa baru heboh sekarang? kenapa tidak dari dulu dibuat langkah antisipasi, bukankah pemerintah telah memiliki data dan perencanaan setiap tahunnya?
 |
| Keterangan : Direktur Utama PT Berdikari United Livestock (PT. BULS) - Ria kusumaningrum mengungkapkan, guna memasok kebutuhan daging nasional, pada tahun ini PT. Berdikari (Persero) merencanakan akan menambah sapi penggemukan sebanyak 30.000 ekor yang dipelihara di kandang Jawa Barat dan Banten. PT BULS yang merupakan anak perusahaan PT. Berdikari (Persero) ini menyatakan akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan daging nasional, dan sudah melakukan supply kebutuhan bibit sapi ke berbagai Provinsi seperti Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta dan Jawa Barat. (photo credit : http://www.agrofarm.co.id) |
Patut dipertanyakan :
1. Keberadaan BPS (Badan Pusat Statistik)
Pendataan ternak sapi dan kerbau ini merupakan program nasional, kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Badan Pusat Statistik. Lalu apa kerjaan mereka, kenapa terjadi penimbunan sapi? Makan gaji buta? Lalu jaman sekarang apa kerja mereka sekarang? Lalu apa kerjaan pemerintah pusat memanfaatkan data-data di seluruh di Indonesia untuk antisipasi kelangkaan daging sapi?
2. Keberadaan Dinas Pertanian, Peternakan dan Tanaman Pangan
Rumah penulis artikel ini pernah dijadikan RPH (rumah potong hewan), saya lihat sendiri data-data dan surat setiap sapi dijaga begitu baik, sehingga potensi memotong sapi curian, sapi penyakitan dihindari. Dengan data yang begitu detail kenapa tidak dimanfaatkan pemerintah pusat?
3. Keberadaan BUMN dan Asosiasi Persapian
Aneh menyalahkan hanya peternakan sapi swasta yang disalahkan padahal keberadaan dan peran dari badan usaha milik negara (BUMN) peternakan yaitu PT Berdikari Livestock dan PT Dharma Jaya, serta Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI) perlu juga dipertanyakan masalah daging sapi.
4. Wajar Perusahaan Peternakan punya banyak Sapi
Jika perusahaan peternakan sapi mempunyai ratusan sampai puluhan ribu sapi itu wajar namanya saja perusahaan tentu tidak sedikit karyawannya dan biaya operasional yang harus mereka tutupi dan jika hanya memelihara sapi dalam jumlah sedikit itu malah cari rugi. Beda jika peternakan kelas UKM punya sapi sampai puluhan ribu itu baru anda curigai, kemungkinan besar ingin memanipulasi pajak atau hal lainnya.
Kambing hitam
Maaf saya ulangi setiap sapi mempunyai data-data apalagi dalam skala jumlah sapi milik perusahaan. Lalu kenapa dikatakan suatu penggerebekan? Jika Peternakan milik PT Brahman Perkasa Sentosa (BPS), dkk. melakukan penimbunan sapi apa tugasnya petugas lapangan yang mengontrolnya data sapi? atau seluruh Peternakan Sapi di seluruh Indonesia sudah pasti datanya ada di Badan Pusat Statistik, atau Dinas Pertanian, Peternakan dan Tanaman Pangan, lalu kenapa mesti dikatakan digerebek? Yang digerebek semestinya BUMN dan pegawai negeri yang menjalankan tugas apa sudah benar.
Di luar sana pasti media-media pendukung rezim pada heboh-hebohnya dan beritanya dikonsumsi masyarakat awam yang hanya mampu angkat tangan menyerah tidak mampu melawan agitasi pemberitaan. Selamat datang di Indonesia negeri tumbuh suburnya kambing-kambing hitam yang mudah disalahkan.
terima kasih telah membaca artikel ini,
0 komentar:
Posting Komentar