 |
| Rezim yang dibangun atas dasar kebohongan nanti juga akan terbongkar dan masyarakat muak . courtessy : politik.rmol.co |
"Semenjak dilantik sebagai Presiden pada pertengah Oktober tahun lalu, tidak banyak kebijakan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Jokowi dianggap jauh dari pro terhadap rakyat,"
1. Dusta Kabinet Ramping
Membentuk Kabinet Kerja dengan 34 kementerian. Ini tak sesuai janjinya saat kampanye yang akan membentuk kabinet ramping.
2. Program Copy Paste
Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), oleh sejumlah kalangan dinilai hanya "ganti baju" kebijakan Presiden SBY.KIP di jaman SBY bernama Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau pengembangan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). KIS merupakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan BPJS yang telah ada di APBN 2014. KKS adalah program pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilakukan pemerintahan SBY. Masalah anggaran Kartu Sakti juga sempat menjadi kontroversi dari keterangan Mensesneg menyatakan sumber anggarannya berasal dari CSR BUMN, yang kemudian diralat oleh Menkeu bahwa sumber dananya berasal dari APBN 2014. Jangan lupa baca GIMMICK POLITIK http://citanews.blogspot.com/2015/03/gimmick-antara-trik-dan-tipuan.html
3. Kenaikan BBM
Menaikkan harga BBM subsidi pada 17 November. Harga premium dari Rp 6500 menjadi Rp 8.500. Solar dari Rp 5500 menjadi Rp7500. Hal ini mendapat sorotan karena selain memicu kenaikan harga bahan pokok pangan, kebijakan diambil saat tren harga minyak dunia terus melemah. Strategi ini setidaknya tidak memproteksi Pertamina sebagai pemegang pangsa pasar. (kebijakan neolib).
4. Mengangkat Koruptor
Jokowi menerbitkan Keppres No 214/M/2014 pertanggal 29 Desember 2014 tentang pengangkatan Hasban Ritonga sebagai Sekdaprov Sumut. Hasban berstatus terdakwa kasus sengketa lahan di Jalan Pancing, Medan.
5. Mengusulkan Kapolri yang masih bermasalah dengan KPK
Jokowi mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan yang disebut-sebut punya rekening gendut dan belakangan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, 13 Januari 2015.
6. Melantik Mantan Bos Judi sebagai Watimpres
Jokowi melantik sembilan anggota Wantimpres, 19 Januari 2015. Salah satunya Jan Darmadi.Jan disorot Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola. Melalui akun facebooknya, Tamrin menyebut Jan sebagai bos judi.
7. Harga barang tidak turun
Pada 16 Januari 2015 Jokowi mengumumkan penurunan harga BBM. Premium Rp 6.600, Solar Rp 6.400 per liter. Namun tidak ada usaha signifikan agar harga barang-barang termasuk tarif angkutan yang telanjur naik ikut turun.
8. Rencana Jual Gedung BUMN
Menteri Rini Soemarno berencana menjual gedung BUMN.9. Pencitraan Penenggelaman Perahu Nelayan AsingPenenggelaman tiga kapal asing di perairan Anambas, Kepri, 5 Desember. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai hanya pencitraan karena berdasar info yang diterimannya, itu kapal hasil tangkapan 2008 dan sudah rongsokan.
10. Rezim Plin Plan
Menpan-RB Yuddy Chrisnandi melarang instansi PNS rapat di hotel. Dampaknya hotel sepi, mulai ada PHK karyawan. Yuddy dinilai tak paham APBN yang dikeluarkan lewat pos belanja pemerintah itu juga berfungsi untuk stimulus perekonomian. Juga terkait kebijakannya membatasi PNS yang punya hajatan hanya boleh menyebar undangan untuk 400 tamu saja. Sekarang sudah dibolehkan.
11. Mengangkat Jaksa Agung dari partai
Pada 21 November 2014, Presiden Joko Widodo mengangkat M. Prasetyo, anggota DPR dari Partai NasDem, sebagai Jaksa Agung. (Baca: 3 Dosa Jokowi Saat Pilih Jaksa Agung Prasetyo) Hal ini mengundang kecaman, terutama dari aktivis hukum. Koordinator Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, misalnya, merasa pemilihan Prasetyo merupakan titipan partai, sehingga Kejaksaan Agung rawan diintervensi. Emerson menyarankan Jokowi memasang target kerja 6-12 bulan bagi Prasetyo sebagai acuan penilaian. (Baca: (Baca: Samad: Jokowi salah pilih Jaksa Agung)
12. Melarang menteri datang ke DPR
Pada 4 November 2014, Presiden Joko Widodo menerbitkan surat yang melarang menteri datang ke DPR. Alasan Jokowi kala itu adalah kondisi DPR tengah tidak kondusif akibat persaingan antarkoalisi yang berebut kekuasaan. Keputusan Jokowi ini mengundang protes dari anggota DPR. Wakil Ketua DPR Fadli Zon merasa Jokowi malah merugikan pemerintahnya sendiri karena, tanpa DPR, para menteri tidak akan mendapat anggaran. “Angggarannya dari mana? Dari langit?” Belakangan, partai anggota Koalisi Indonesia Hebat mendapat pemberitahuan bahwa larangan itu telah dicabut.
13. Tidak menganulir calon kapolri yang menjadi tersangka KPK
Meski nama Budi Gunawan kerap menjadi sorotan sebelumnya, tetapi penetapannya sebagai tersangka terjadi setelah Jokowi menunjuknya sebagai calon kapolri. Sebenarnya, Jokowi memiliki kesempatan untuk menganulir kebijakannya itu.Namun, Jokowi memilih untuk tidak melakukannya sehingga DPR tidak memiliki alasan untuk menghentikan proses uji kelayakan. Akhirnya, sidang paripurna DPR pada 15 Januari 2015 mengabulkan usulan Jokowi untuk mengangkat Budi Gunawan menjadi Kapolri.
14. Presiden Jokowi Membeli Minyak Dari Angola
Presiden Jokowi melakukan penandatanganan pembelian minyak dengan Wakil Presiden Angola, Manuel Domingos Vincente di Istana Merdeka, 31 November 2014. Menurut, Menteri Energi Sudirman Said, pembelian minyak langsung dari perusahaan nasional di Angola dapat menghemat pengeluaran negara sebesar US$ 2,5 juta atau sekitar Rp 30 triliun sehari.
15. Menghapus Dana Bantuan Sosial
Presiden Jokowi sudah memberikan instruksi kepada Menteri Dalam Negeri untuk menghapus dana bantuan sosial (bansos). Penghapusan anggaran bansos, dimulai saat evaluasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.
16. Lantik Ahok yang masih dalam bermasalah dengan DPRD
Keputusan Presiden Jokowi untuk melantik Pelaksana Tugas Gubernur (Plt) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta juga menuai kontroversi. Sejumlah pihak menilai pelantikan Ahok inskonstitusional karena saat itu masih menjadi perdebatan di kalangan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Terkait hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berdalih, keputusan pemerintah melantik Basuki sebagai gubernur definitif memiliki dasar hukum yang kuat. Pertiumbangan lainnya yakni agar posisi Plt gubernur tidak berlarut-larut dijabat Ahok, karena kewenangan Plt gubernur tidak sama dengan gubernur. Penetapan Ahok sebagai gubernur definitif, lanjutnya, tidak ada aturan hukum yang mengatur harus diputuskan dalam kuorum pengambilan keputusan di DPRD.
17. Jokowi Intervensi Partai Politik
Pemikir politik dan tata negara Sinergi Masyarkat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin menuding rezim Jokowi-Kalla melakukan intervensi terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar. Tudingan itu disematkan kepada rezim Jokowi-Kalla tatkala kedua partai politik lama itu terpecah dan mengalami dualisme dalam kepengurusan. Menurutnya, upaya pembusukan telah terlihat pada dua partai politik, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar. Kedua partai tersebut sengaja disusupi kekuatan pemerintahan saat ini. Pertama, terlihat dari keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoli, yang mengintervensi konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan memenangkan salah satu kubu yang bertikai.
18. Jokowi melantik terdakwa
Jokowi menerbitkan Keppres No 214/M/2014 pertanggal 29 Desember 2014 tentang pengangkatan Hasban Ritonga sebagai Sekdaprov Sumut. Hasban berstatus terdakwa kasus sengketa lahan di Jalan Pancing, Medan
19. Ajak Anak Kunjungan ke Luar Negeri
Lawatan kenegaraan pertama Presiden Jokowi yang dilakukan pada 9 November lalu langsung menjadi sorotan tatkala putrinya, Kahiyang Ayu, terlihat ikut serta dalam rombongan. Kehadiran Kahiyang sontak menimbulkan reaksi dari masyarakat. Apalagi, saat itu Jokowi langsung mengunjungi tiga negara sekaligus, yakni Tiongkok, Myanmar, serta Australia. Tak sedikit komentar negatif yang tertuju terhadap keikutsertaan gadis berusia 23 tahun itu lantaran dinilai tidak proaktif tehadap program efisiensi anggaran negara yang senantiasa digembar-gemborkan oleh sang ayah. Bahkan baru-baru ini jokowi membawa kembali ke Anaknya dalam lawan ke Jepang.
20. Bagi-bagi kursi Jabatan BUMN
Sebanyak 72,36 persen responden menolak kebijakan bagi-bagi kursi atau jabatan untuk para relawan Jokowi-JK yang ditempatkan pada pejabat tinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)."Praktik menempatkan sejumlah orang kepercayaan di perusahaan BUMN sebenarnya lazim dilakukan presiden sebelumnya. Namun, publik banyak yang tidak setuju terhadap keputusan tersebut," kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina dan Juru Bicara KedaiKOPI Hendri Satrio di Jakarta, Selasa (24/3).
21. kenaikan BPJS
Ditengah kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM rezim jokowi menaikkan BPJS dan tentunya masyarakat merasa ini akan menjadi beban tambahan lagi.
22. Kenaikan Tiket KA kelas Ekonomi naik
Harga tiket sejumlah kereta api (KA) kelas ekonomi jarak jauh, menengah, dan pendek di wilayah Daerah Operasi IX Jember, Jawa Timur, naik berkisar 80 persen-100 persen yang akan diberlakukan pada 1 April 2015.
23. Penundaan Eksekusi Mati Bali Nine
Eksekusi ini menunjukkan ketegasan tanpa ragu rezim jokowi hanya pencitraan, menghadapi tekanan Australia saja sudah melempeng.
24. Pembiaran Dollar Naik
Pembodohan pencitraan Jokowi presiden maka dollar turun di bawah 10 ribu, dilanjutkan pembodohan publik tentang jika dollar naik maka ekonomi Indonesia diuntungkan.
25. Jor-joran mengundang investor asing
Jor-joran kontrak dengan pihak RRC contohnya kontrak penyediaan kapal tentu sangat disayangkan dimana Indonesia sudah punya SDM dan PT PAL .
26 . Jurus Kambing Hitam
Jika dihadapkan masalah, maka jurus kambing hitam ditempuh, contoh kelangkaan beras yang merupakan rekor baru tingginya harga beras di Indonesia Yang jadi kambing hitam adalah mafia beras, lalu jika ada mafia beras kenapa tidak tangkap?
27. Tarif dasar Listrik naik
TDL bakal naik, tentu ini sangat mencekik rakyat miskin.
28. Pembantu dan Penyandang Dana kampanye Jadi Menteri
Anies Baswedan, Susi Pudjiastuti, Rini S, Arief Yahya, dll. Mereka secara sah membantu atau pendanaan kampanye Jokowi. Kini jd Menteri.
29. Ribuan Tenaga Kerja Asing di Indonesia
Di saat Jokowi berjanji membuka 10 juta lapangan kerja baru di Indonesia dan terjadinya banyak PHK tapi malah mengundang tenaga kerja asing di Indonesia asal China. Janji Jokowi gitu loh!
30. Swasembada tapi ternyata Rajin Impor
Pemerintah kali ini sangat rajin impor beras, daging, garam, pupuk, dll. Pencitraan Jokowi hanya angan kosong saja.
31. Orang Asing boleh memiliki rumah Tempat Tinggal
Sudah banyak perusahaan dan sumber daya alam (SDA) dikuasai orang asing. Sekarang rezim jokowi tambah geblek, memberi kesempatan dominasi asing di sektor properti. Lama-lama orang Indonesia sewa rumah sama orang asing di negeri sendiri.
32. Perpanjang Kontrak Freeport
Apa benar tidak perpanjang? atau hanya omong doang?
33. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Proyek kereta Jakarta - Bandung yang terkesan menabrak aturan dan berbiaya sangat mahal dan tidak se urgen jalur Jakarta-Surabaya. Ini cara cepat memalak negara lewat proyek? apalagi dananya lewat hutang?
34. Boikot Israel
Kedengaran muluk-muluk alias lips service alias omdo alias Jokowi sudah biasa berdusta, Mungkin hal ini akan tinggal wacana doang atau tidak lebih pencitraan yang bikin mengangah mulut penjilat pantat rezim jokowi.
35. Warga asing dari 169 negara
Warga asing dari 169 negara bebas visa masuk ke Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan bebas visa kepada wisatawan asing dari beberapa negara. Di sisi lain, pemerintah juga harus siap mengantisipasi efek samping dari pemberlakuan bebas visa ini, salah satunya soal keamanan. Sejauh ini sudah ada 90 negara yang mendapat bebas visa ke Indonesia. Pemerintah sendiri berencana untuk menambah jumlah negara yang bisa mendapatkan bebas visa ke Indonesia.
36. Warga asing boleh miliki properti di Indonesia.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan soal perizinan yang membolehkan warga negara asing membeli properti di Tanah Air akan rampung pada September 2015. Di tengah masyarakat Indonesia masih kekurangan properti dan perumahan tapi malah rezim jokowi membolehkan asing boleh memiliki properti rumah di Indonesia. Pro rakyat omong kosong dari rezim pendusta jokowi.
37. Pihak asing boleh kuasai 100% industi gula dan karet di Indonesia.
Pemerintah memutuskan untuk membuka 100 persen investasi asing di sektor gula dan karet. Namun, perusahaan tersebut harus bermitra dengan pelaku usaha setempat atau petani tebu Indonesia. Sektor ini banyak juga menyerap petani rakyat, apakah pemerintah bisa mengendalikan permainan harga yang selama sudah mencekik ditambah lagi kebijakan baru ini? rezim jokowi sok merakyat tapi budak kapitalis.
38. Asing boleh kuasai 100% saham restoran & perusahaan jalan.
Lagi-lagi rezim sok merakyat padahal pro kapitalisme. Pemerintahan Jokowi-JK baru saja meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid X. Salah satu isinya adalah pemerintah merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan membuka atau memperbesar porsi investor asing di beberapa sektor usaha Indonesia. Beberapa sektor usaha Tanah Air bahkan dibuka 100 persen untuk asing. Salah satunya sektor pengusahaan jalan tol, pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi yang awalnya asing hanya 95 persen kini boleh 100 persen.
39. Asing boleh kuasai 85% saham modal ventura
Lagi-lagi rezim sok merakyat padahal pro kapitalisme. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka lebar kesempatan kepada asing dalam porsi kepemikan saham di perusahaan modal ventura. Investor asing boleh memiliki sahamnya sebanyak 85% di modal ventura.
Dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 34/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura mempersilahkan asing leluasa menggarap linis bisnis modal ventura.
Misalnya dalam hal permodalan, OJK menetapkan kepemilikan perusahaan modal ventura (PMV) dan perusahaan modal ventura asing (PMVS) boleh dimiliki asing sebesar 85% dari modal yang disetor. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 10.
Lalu untuk penggunaan tenaga kerja asing juga dipersilahkan. Tenaga kerja asing di PMV dapat mengisi posisi: tenaga ahli dengan level jabatan atau satu tingkat di bawah direksi. Lalu, penasihat dan konsultan.
40. Asing bisa kuasai 100% saham di pembangkit listrik.
Lagi-lagi rezim sok merakyat padahal pro kapitalisme. Pembangkit listrik dengan skema PPP(public private partnership ), asing bisa menguasai 100% saham. Sementara itu, dengan skema investasi biasa, hanya 95%. "Kedua, transmisi listrik. Investasi biasa, asing bisa menguasai 95%, kalau dengan KPS (kerjasama pemerintah swasta) bisa 100%," imbuhnya.
41. Asing boleh kuasai 85% usaha bioskop di Indonesia.
Lagi-lagi rezim sok merakyat padahal pro kapitalisme. Sektor kesehatan dan usaha farmasi, yang tadinya 75%, kemudian direvisi menjadi 85%.
42. Asing boleh kuasai 100% usaha bioskop di Indonesia.
Lagi-lagi rezim sok merakyat padahal pro kapitalisme.. Pembuatan sarana promosi film. "Khusus untuk ASEAN, yang semua tidak ada kepemilikan asing, sekarang maksimal 51%," imbuhnya. Bahkan Pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid X yang berisi tentang revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Salah satu investasi yang baru dibuka adalah industri perfilman. Dengan dibukanya investasi industri perfilman sebesar 100 persen, maka industri perfilman pun hilang dari DNI.
43. Asing Boleh Kuasai 7 Usaha Pariwisata
44. Asing Bisa Kuasai Mayoritas Pengelolaan Tol, Bandara dan Pelabuhan.
Lagi-lagi rezim sok merakyat padahal pro kapitalisme. Pemerintah terus berupaya membuka pintu bagi masuknya investasi langsung asing alias foreign direct investment (FDI) untuk membangkitkan industri dan perekonomian di dalam negeri. Saat ini, pemerintah mempertimbangkan untuk mengeluarkan sektor usaha jasa pengelolaan bandar udara, pelabuhan, dan jalan tol dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Artinya, investor asing berpeluang mernguasai mayoritas saham usaha pada tiga jasa sektor infrastruktur transportasi tersebut.
1. Dusta Kabinet Ramping
Membentuk Kabinet Kerja dengan 34 kementerian. Ini tak sesuai janjinya saat kampanye yang akan membentuk kabinet ramping.
2. Program Copy Paste
Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), oleh sejumlah kalangan dinilai hanya "ganti baju" kebijakan Presiden SBY.KIP di jaman SBY bernama Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau pengembangan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). KIS merupakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan BPJS yang telah ada di APBN 2014. KKS adalah program pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilakukan pemerintahan SBY. Masalah anggaran Kartu Sakti juga sempat menjadi kontroversi dari keterangan Mensesneg menyatakan sumber anggarannya berasal dari CSR BUMN, yang kemudian diralat oleh Menkeu bahwa sumber dananya berasal dari APBN 2014. Jangan lupa baca GIMMICK POLITIK http://citanews.blogspot.com/2015/03/gimmick-antara-trik-dan-tipuan.html
3. Kenaikan BBM
Menaikkan harga BBM subsidi pada 17 November. Harga premium dari Rp 6500 menjadi Rp 8.500. Solar dari Rp 5500 menjadi Rp7500. Hal ini mendapat sorotan karena selain memicu kenaikan harga bahan pokok pangan, kebijakan diambil saat tren harga minyak dunia terus melemah. Strategi ini setidaknya tidak memproteksi Pertamina sebagai pemegang pangsa pasar. (kebijakan neolib).
4. Mengangkat Koruptor
Jokowi menerbitkan Keppres No 214/M/2014 pertanggal 29 Desember 2014 tentang pengangkatan Hasban Ritonga sebagai Sekdaprov Sumut. Hasban berstatus terdakwa kasus sengketa lahan di Jalan Pancing, Medan.
5. Mengusulkan Kapolri yang masih bermasalah dengan KPK
Jokowi mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan yang disebut-sebut punya rekening gendut dan belakangan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, 13 Januari 2015.
6. Melantik Mantan Bos Judi sebagai Watimpres
Jokowi melantik sembilan anggota Wantimpres, 19 Januari 2015. Salah satunya Jan Darmadi.Jan disorot Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola. Melalui akun facebooknya, Tamrin menyebut Jan sebagai bos judi.
7. Harga barang tidak turun
Pada 16 Januari 2015 Jokowi mengumumkan penurunan harga BBM. Premium Rp 6.600, Solar Rp 6.400 per liter. Namun tidak ada usaha signifikan agar harga barang-barang termasuk tarif angkutan yang telanjur naik ikut turun.
8. Rencana Jual Gedung BUMN
Menteri Rini Soemarno berencana menjual gedung BUMN.9. Pencitraan Penenggelaman Perahu Nelayan AsingPenenggelaman tiga kapal asing di perairan Anambas, Kepri, 5 Desember. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai hanya pencitraan karena berdasar info yang diterimannya, itu kapal hasil tangkapan 2008 dan sudah rongsokan.
10. Rezim Plin Plan
Menpan-RB Yuddy Chrisnandi melarang instansi PNS rapat di hotel. Dampaknya hotel sepi, mulai ada PHK karyawan. Yuddy dinilai tak paham APBN yang dikeluarkan lewat pos belanja pemerintah itu juga berfungsi untuk stimulus perekonomian. Juga terkait kebijakannya membatasi PNS yang punya hajatan hanya boleh menyebar undangan untuk 400 tamu saja. Sekarang sudah dibolehkan.
11. Mengangkat Jaksa Agung dari partai
Pada 21 November 2014, Presiden Joko Widodo mengangkat M. Prasetyo, anggota DPR dari Partai NasDem, sebagai Jaksa Agung. (Baca: 3 Dosa Jokowi Saat Pilih Jaksa Agung Prasetyo) Hal ini mengundang kecaman, terutama dari aktivis hukum. Koordinator Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, misalnya, merasa pemilihan Prasetyo merupakan titipan partai, sehingga Kejaksaan Agung rawan diintervensi. Emerson menyarankan Jokowi memasang target kerja 6-12 bulan bagi Prasetyo sebagai acuan penilaian. (Baca: (Baca: Samad: Jokowi salah pilih Jaksa Agung)
12. Melarang menteri datang ke DPR
Pada 4 November 2014, Presiden Joko Widodo menerbitkan surat yang melarang menteri datang ke DPR. Alasan Jokowi kala itu adalah kondisi DPR tengah tidak kondusif akibat persaingan antarkoalisi yang berebut kekuasaan. Keputusan Jokowi ini mengundang protes dari anggota DPR. Wakil Ketua DPR Fadli Zon merasa Jokowi malah merugikan pemerintahnya sendiri karena, tanpa DPR, para menteri tidak akan mendapat anggaran. “Angggarannya dari mana? Dari langit?” Belakangan, partai anggota Koalisi Indonesia Hebat mendapat pemberitahuan bahwa larangan itu telah dicabut.
13. Tidak menganulir calon kapolri yang menjadi tersangka KPK
Meski nama Budi Gunawan kerap menjadi sorotan sebelumnya, tetapi penetapannya sebagai tersangka terjadi setelah Jokowi menunjuknya sebagai calon kapolri. Sebenarnya, Jokowi memiliki kesempatan untuk menganulir kebijakannya itu.Namun, Jokowi memilih untuk tidak melakukannya sehingga DPR tidak memiliki alasan untuk menghentikan proses uji kelayakan. Akhirnya, sidang paripurna DPR pada 15 Januari 2015 mengabulkan usulan Jokowi untuk mengangkat Budi Gunawan menjadi Kapolri.
14. Presiden Jokowi Membeli Minyak Dari Angola
Presiden Jokowi melakukan penandatanganan pembelian minyak dengan Wakil Presiden Angola, Manuel Domingos Vincente di Istana Merdeka, 31 November 2014. Menurut, Menteri Energi Sudirman Said, pembelian minyak langsung dari perusahaan nasional di Angola dapat menghemat pengeluaran negara sebesar US$ 2,5 juta atau sekitar Rp 30 triliun sehari.
15. Menghapus Dana Bantuan Sosial
Presiden Jokowi sudah memberikan instruksi kepada Menteri Dalam Negeri untuk menghapus dana bantuan sosial (bansos). Penghapusan anggaran bansos, dimulai saat evaluasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.
16. Lantik Ahok yang masih dalam bermasalah dengan DPRD
Keputusan Presiden Jokowi untuk melantik Pelaksana Tugas Gubernur (Plt) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta juga menuai kontroversi. Sejumlah pihak menilai pelantikan Ahok inskonstitusional karena saat itu masih menjadi perdebatan di kalangan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Terkait hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berdalih, keputusan pemerintah melantik Basuki sebagai gubernur definitif memiliki dasar hukum yang kuat. Pertiumbangan lainnya yakni agar posisi Plt gubernur tidak berlarut-larut dijabat Ahok, karena kewenangan Plt gubernur tidak sama dengan gubernur. Penetapan Ahok sebagai gubernur definitif, lanjutnya, tidak ada aturan hukum yang mengatur harus diputuskan dalam kuorum pengambilan keputusan di DPRD.
17. Jokowi Intervensi Partai Politik
Pemikir politik dan tata negara Sinergi Masyarkat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin menuding rezim Jokowi-Kalla melakukan intervensi terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar. Tudingan itu disematkan kepada rezim Jokowi-Kalla tatkala kedua partai politik lama itu terpecah dan mengalami dualisme dalam kepengurusan. Menurutnya, upaya pembusukan telah terlihat pada dua partai politik, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar. Kedua partai tersebut sengaja disusupi kekuatan pemerintahan saat ini. Pertama, terlihat dari keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoli, yang mengintervensi konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan memenangkan salah satu kubu yang bertikai.
18. Jokowi melantik terdakwa
Jokowi menerbitkan Keppres No 214/M/2014 pertanggal 29 Desember 2014 tentang pengangkatan Hasban Ritonga sebagai Sekdaprov Sumut. Hasban berstatus terdakwa kasus sengketa lahan di Jalan Pancing, Medan
19. Ajak Anak Kunjungan ke Luar Negeri
Lawatan kenegaraan pertama Presiden Jokowi yang dilakukan pada 9 November lalu langsung menjadi sorotan tatkala putrinya, Kahiyang Ayu, terlihat ikut serta dalam rombongan. Kehadiran Kahiyang sontak menimbulkan reaksi dari masyarakat. Apalagi, saat itu Jokowi langsung mengunjungi tiga negara sekaligus, yakni Tiongkok, Myanmar, serta Australia. Tak sedikit komentar negatif yang tertuju terhadap keikutsertaan gadis berusia 23 tahun itu lantaran dinilai tidak proaktif tehadap program efisiensi anggaran negara yang senantiasa digembar-gemborkan oleh sang ayah. Bahkan baru-baru ini jokowi membawa kembali ke Anaknya dalam lawan ke Jepang.
20. Bagi-bagi kursi Jabatan BUMN
Sebanyak 72,36 persen responden menolak kebijakan bagi-bagi kursi atau jabatan untuk para relawan Jokowi-JK yang ditempatkan pada pejabat tinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)."Praktik menempatkan sejumlah orang kepercayaan di perusahaan BUMN sebenarnya lazim dilakukan presiden sebelumnya. Namun, publik banyak yang tidak setuju terhadap keputusan tersebut," kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina dan Juru Bicara KedaiKOPI Hendri Satrio di Jakarta, Selasa (24/3).
21. kenaikan BPJS
Ditengah kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM rezim jokowi menaikkan BPJS dan tentunya masyarakat merasa ini akan menjadi beban tambahan lagi.
22. Kenaikan Tiket KA kelas Ekonomi naik
Harga tiket sejumlah kereta api (KA) kelas ekonomi jarak jauh, menengah, dan pendek di wilayah Daerah Operasi IX Jember, Jawa Timur, naik berkisar 80 persen-100 persen yang akan diberlakukan pada 1 April 2015.
23. Penundaan Eksekusi Mati Bali Nine
Eksekusi ini menunjukkan ketegasan tanpa ragu rezim jokowi hanya pencitraan, menghadapi tekanan Australia saja sudah melempeng.
24. Pembiaran Dollar Naik
Pembodohan pencitraan Jokowi presiden maka dollar turun di bawah 10 ribu, dilanjutkan pembodohan publik tentang jika dollar naik maka ekonomi Indonesia diuntungkan.
25. Jor-joran mengundang investor asing
Jor-joran kontrak dengan pihak RRC contohnya kontrak penyediaan kapal tentu sangat disayangkan dimana Indonesia sudah punya SDM dan PT PAL .
26 . Jurus Kambing Hitam
Jika dihadapkan masalah, maka jurus kambing hitam ditempuh, contoh kelangkaan beras yang merupakan rekor baru tingginya harga beras di Indonesia Yang jadi kambing hitam adalah mafia beras, lalu jika ada mafia beras kenapa tidak tangkap?
27. Tarif dasar Listrik naik
TDL bakal naik, tentu ini sangat mencekik rakyat miskin.
28. Pembantu dan Penyandang Dana kampanye Jadi Menteri
Anies Baswedan, Susi Pudjiastuti, Rini S, Arief Yahya, dll. Mereka secara sah membantu atau pendanaan kampanye Jokowi. Kini jd Menteri.
29. Ribuan Tenaga Kerja Asing di Indonesia
Di saat Jokowi berjanji membuka 10 juta lapangan kerja baru di Indonesia dan terjadinya banyak PHK tapi malah mengundang tenaga kerja asing di Indonesia asal China. Janji Jokowi gitu loh!
30. Swasembada tapi ternyata Rajin Impor
Pemerintah kali ini sangat rajin impor beras, daging, garam, pupuk, dll. Pencitraan Jokowi hanya angan kosong saja.
31. Orang Asing boleh memiliki rumah Tempat Tinggal
Sudah banyak perusahaan dan sumber daya alam (SDA) dikuasai orang asing. Sekarang rezim jokowi tambah geblek, memberi kesempatan dominasi asing di sektor properti. Lama-lama orang Indonesia sewa rumah sama orang asing di negeri sendiri.
32. Perpanjang Kontrak Freeport
Apa benar tidak perpanjang? atau hanya omong doang?
33. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Proyek kereta Jakarta - Bandung yang terkesan menabrak aturan dan berbiaya sangat mahal dan tidak se urgen jalur Jakarta-Surabaya. Ini cara cepat memalak negara lewat proyek? apalagi dananya lewat hutang?
34. Boikot Israel
Kedengaran muluk-muluk alias lips service alias omdo alias Jokowi sudah biasa berdusta, Mungkin hal ini akan tinggal wacana doang atau tidak lebih pencitraan yang bikin mengangah mulut penjilat pantat rezim jokowi.
35. Warga asing dari 169 negara
Warga asing dari 169 negara bebas visa masuk ke Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan bebas visa kepada wisatawan asing dari beberapa negara. Di sisi lain, pemerintah juga harus siap mengantisipasi efek samping dari pemberlakuan bebas visa ini, salah satunya soal keamanan. Sejauh ini sudah ada 90 negara yang mendapat bebas visa ke Indonesia. Pemerintah sendiri berencana untuk menambah jumlah negara yang bisa mendapatkan bebas visa ke Indonesia.
36. Warga asing boleh miliki properti di Indonesia.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan soal perizinan yang membolehkan warga negara asing membeli properti di Tanah Air akan rampung pada September 2015. Di tengah masyarakat Indonesia masih kekurangan properti dan perumahan tapi malah rezim jokowi membolehkan asing boleh memiliki properti rumah di Indonesia. Pro rakyat omong kosong dari rezim pendusta jokowi.
37. Pihak asing boleh kuasai 100% industi gula dan karet di Indonesia.
Pemerintah memutuskan untuk membuka 100 persen investasi asing di sektor gula dan karet. Namun, perusahaan tersebut harus bermitra dengan pelaku usaha setempat atau petani tebu Indonesia. Sektor ini banyak juga menyerap petani rakyat, apakah pemerintah bisa mengendalikan permainan harga yang selama sudah mencekik ditambah lagi kebijakan baru ini? rezim jokowi sok merakyat tapi budak kapitalis.
38. Asing boleh kuasai 100% saham restoran & perusahaan jalan.
Lagi-lagi rezim sok merakyat padahal pro kapitalisme. Pemerintahan Jokowi-JK baru saja meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid X. Salah satu isinya adalah pemerintah merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan membuka atau memperbesar porsi investor asing di beberapa sektor usaha Indonesia. Beberapa sektor usaha Tanah Air bahkan dibuka 100 persen untuk asing. Salah satunya sektor pengusahaan jalan tol, pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi yang awalnya asing hanya 95 persen kini boleh 100 persen.
39. Asing boleh kuasai 85% saham modal ventura
Lagi-lagi rezim sok merakyat padahal pro kapitalisme. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka lebar kesempatan kepada asing dalam porsi kepemikan saham di perusahaan modal ventura. Investor asing boleh memiliki sahamnya sebanyak 85% di modal ventura.
Dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 34/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura mempersilahkan asing leluasa menggarap linis bisnis modal ventura.
Misalnya dalam hal permodalan, OJK menetapkan kepemilikan perusahaan modal ventura (PMV) dan perusahaan modal ventura asing (PMVS) boleh dimiliki asing sebesar 85% dari modal yang disetor. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 10.
Lalu untuk penggunaan tenaga kerja asing juga dipersilahkan. Tenaga kerja asing di PMV dapat mengisi posisi: tenaga ahli dengan level jabatan atau satu tingkat di bawah direksi. Lalu, penasihat dan konsultan.
40. Asing bisa kuasai 100% saham di pembangkit listrik.
Lagi-lagi rezim sok merakyat padahal pro kapitalisme. Pembangkit listrik dengan skema PPP(public private partnership ), asing bisa menguasai 100% saham. Sementara itu, dengan skema investasi biasa, hanya 95%. "Kedua, transmisi listrik. Investasi biasa, asing bisa menguasai 95%, kalau dengan KPS (kerjasama pemerintah swasta) bisa 100%," imbuhnya.
41. Asing boleh kuasai 85% usaha bioskop di Indonesia.
Lagi-lagi rezim sok merakyat padahal pro kapitalisme. Sektor kesehatan dan usaha farmasi, yang tadinya 75%, kemudian direvisi menjadi 85%.
42. Asing boleh kuasai 100% usaha bioskop di Indonesia.
Lagi-lagi rezim sok merakyat padahal pro kapitalisme.. Pembuatan sarana promosi film. "Khusus untuk ASEAN, yang semua tidak ada kepemilikan asing, sekarang maksimal 51%," imbuhnya. Bahkan Pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid X yang berisi tentang revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Salah satu investasi yang baru dibuka adalah industri perfilman. Dengan dibukanya investasi industri perfilman sebesar 100 persen, maka industri perfilman pun hilang dari DNI.
43. Asing Boleh Kuasai 7 Usaha Pariwisata
Lagi-lagi rezim sok merakyat padahal pro kapitalisme. Yang terbaru, pemerintah berencana
membuka tujuh bidang usaha sektor pariwisata untuk asing dengan
kepemilikan hingga 100 persen. Tujuh bidang usaha tersebut adalah
restoran, bar, kafe, serta empat usaha di bidang gelanggang olahraga.
Yakni, renang, sepak bola, tenis lapangan, dan sport center.
’’Pembahasan sektor pariwisata
termasuk yang telah diselesaikan. Perinciannya, 7 bidang usaha akan
dibuka 100 persen asing, 4 bidang usaha 70 persen asing, dan 14 bidang
usaha 67 persen asing,” ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) Franky Sibarani.
44. Asing Bisa Kuasai Mayoritas Pengelolaan Tol, Bandara dan Pelabuhan.
Lagi-lagi rezim sok merakyat padahal pro kapitalisme. Pemerintah terus berupaya membuka pintu bagi masuknya investasi langsung asing alias foreign direct investment (FDI) untuk membangkitkan industri dan perekonomian di dalam negeri. Saat ini, pemerintah mempertimbangkan untuk mengeluarkan sektor usaha jasa pengelolaan bandar udara, pelabuhan, dan jalan tol dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Artinya, investor asing berpeluang mernguasai mayoritas saham usaha pada tiga jasa sektor infrastruktur transportasi tersebut.
Rencananya, pemerintah akan memperbesar porsi investasi
asing dalam jasa pengelolaan bandara dan pelabuhan masing-masing
menjadi 67 persen. Padahal, mengacu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun
2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan
di Bidang Penanaman Modal, porsi investasi asing dalam pengelolaan jasa
kebandaraan dan kepelabuhan dibatasi maksimal 49 persen.
"Intinya kalau pengelolaan ya, bukan kepemilikan (bandara) yang boleh 67 persen," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan seusai rapat pembahasan revisi DNI di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (1/2). Jadi, kepemilikan bandara dan pelabuhan tetap tertutup bagi investasi asing karena terkait erat dengan kedaulatan ruang udara dan laut Indonesia.
45. Mengangkat Orang Asing sebagai Menteri
Mengangkat Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, padahal dia adalah warga negara AS.
46. Tax Amnesty
Pengampunan pajak otomatis angin segar pengemplang pajak besar, namun tidak sama dengan warga biasa yang terus diberati beban ekonomi lewat kenaikan pajak dan tarif.
JOKOWI SOK MERAKYAT TAPI BUDAK KAPITALISME.
MEMILIH JOKOWI UNTUK DUA PERIODE ADALAH KEBODOHAN NYATA.
47. Rezim Jokowi Protes TNI AD karena Razia Komunis dan Buku Komunis
Sungguh aneh rezim ini, jelas-jelas komunis sangat berbahaya dan punya sejarah kelam tapi inginkan pembiaran? Atau jangan-jangan rezim ini telah dipengaruhi komunis? waspada! save NKRI !
48. Skandal BLBI dan Bank Century tidak Usut
Rezim Jokowi memang begitu pendusta tentang anti Korupsi, bukan hanya tidak ingin mengusut Skandal BLBI dan Bank Century, namun memberikan remisi kepada koruptor. Rezim pembohong besar !
Mungkin banyak daftar yang anda ketahui, tapi disini kami sajikan cuma 48 daftar. Terimakasih, telah membaca.
Dirangkum dari :http://politikerja.blogspot.com/2014/11/terungkap-mengapa-presiden-jokowi-membeli-minyak-dari-angola.html
http://harianterbit.com/2015/read/2015/03/18/22597/21/21/Harga-Tiket-KA-Ekonomi-di-Jatim-Mulai-Naik-1-April-2015
http://www.suara.com/news/2015/03/14/120253/pks-pemerintah-intervensi-konflik-golkar
http://indohub.com/2015/01/27/100-hari-jokowi-jadi-presiden-ini-11-kebijakan-yang-kontroversi/
http://news.merahputih.com/politik/2015/01/13/lima-kebijakan-kontroversial-jokowi?name=3837&page=4
http://politikerja.blogspot.com/2015/01/100-hari-kerja-jokowi-jk-4-7-kebijakan-jadi-sorotan.html
http://www.jpnn.com/read/2015/01/28/284144/100-Hari-Presiden-Jokowi,-Ini-11-Kebijakan-yang-Kontroversi/page2
http://politikerja.blogspot.com/2015/01/100-hari-kerja-jokowi-jk-4-7-kebijakan-jadi-sorotan.html
"Intinya kalau pengelolaan ya, bukan kepemilikan (bandara) yang boleh 67 persen," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan seusai rapat pembahasan revisi DNI di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (1/2). Jadi, kepemilikan bandara dan pelabuhan tetap tertutup bagi investasi asing karena terkait erat dengan kedaulatan ruang udara dan laut Indonesia.
45. Mengangkat Orang Asing sebagai Menteri
Mengangkat Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, padahal dia adalah warga negara AS.
46. Tax Amnesty
Pengampunan pajak otomatis angin segar pengemplang pajak besar, namun tidak sama dengan warga biasa yang terus diberati beban ekonomi lewat kenaikan pajak dan tarif.
JOKOWI SOK MERAKYAT TAPI BUDAK KAPITALISME.
MEMILIH JOKOWI UNTUK DUA PERIODE ADALAH KEBODOHAN NYATA.
47. Rezim Jokowi Protes TNI AD karena Razia Komunis dan Buku Komunis
Sungguh aneh rezim ini, jelas-jelas komunis sangat berbahaya dan punya sejarah kelam tapi inginkan pembiaran? Atau jangan-jangan rezim ini telah dipengaruhi komunis? waspada! save NKRI !
48. Skandal BLBI dan Bank Century tidak Usut
Rezim Jokowi memang begitu pendusta tentang anti Korupsi, bukan hanya tidak ingin mengusut Skandal BLBI dan Bank Century, namun memberikan remisi kepada koruptor. Rezim pembohong besar !
Mungkin banyak daftar yang anda ketahui, tapi disini kami sajikan cuma 48 daftar. Terimakasih, telah membaca.
Dirangkum dari :http://politikerja.blogspot.com/2014/11/terungkap-mengapa-presiden-jokowi-membeli-minyak-dari-angola.html
http://harianterbit.com/2015/read/2015/03/18/22597/21/21/Harga-Tiket-KA-Ekonomi-di-Jatim-Mulai-Naik-1-April-2015
http://www.suara.com/news/2015/03/14/120253/pks-pemerintah-intervensi-konflik-golkar
http://indohub.com/2015/01/27/100-hari-jokowi-jadi-presiden-ini-11-kebijakan-yang-kontroversi/
http://news.merahputih.com/politik/2015/01/13/lima-kebijakan-kontroversial-jokowi?name=3837&page=4
http://politikerja.blogspot.com/2015/01/100-hari-kerja-jokowi-jk-4-7-kebijakan-jadi-sorotan.html
http://www.jpnn.com/read/2015/01/28/284144/100-Hari-Presiden-Jokowi,-Ini-11-Kebijakan-yang-Kontroversi/page2
http://politikerja.blogspot.com/2015/01/100-hari-kerja-jokowi-jk-4-7-kebijakan-jadi-sorotan.html
